Pernyataan Fadli Zon Soal Pemerkosaan Mei 1998 Tuai Kritik, Sejarawan Minta Klarifikasi dan Permintaan Maaf

Hasanah.id – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menuai kecaman luas usai menyebut tidak ada bukti pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari kalangan sejarawan, aktivis perempuan, serta para penyintas yang menilai pernyataan itu mengingkari sejarah dan menyakiti korban.

Sejarawan sekaligus aktivis perempuan Ita Fatia Nadia menyebut pernyataan Fadli sebagai bentuk penyangkalan terhadap tragedi kemanusiaan yang sudah tercatat dalam sejarah bangsa. Dalam konferensi pers virtual yang digelar Jumat (13/6/2025), Ita menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, khususnya etnis Tionghoa, saat kerusuhan 1998 merupakan kenyataan pahit yang dibuktikan melalui kesaksian langsung dan dokumentasi tim relawan kemanusiaan.

“Sebagai bagian dari Tim Relawan Kemanusiaan bentukan Gus Dur, saya dan rekan-rekan melihat langsung betapa banyaknya korban pemerkosaan saat itu. Pernyataan Menteri Kebudayaan yang menyebut tidak ada pemerkosaan adalah penyesatan publik dan sangat melukai para penyintas,” ujar Ita.

Ita juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden pada 2023 telah mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kerusuhan Mei 1998. Dalam laporan resmi Tim PPHAM (Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu), disebutkan bahwa kekerasan seksual termasuk pemerkosaan merupakan bagian dari pelanggaran dalam peristiwa tersebut.

“Pemerintah sudah mengakui itu secara resmi. Pernyataan menteri justru bertentangan dengan sikap negara dan berpotensi menghambat proses pemulihan korban,” jelas Ita.

Ita mendesak Fadli Zon untuk segera meminta maaf secara terbuka kepada para penyintas dan keluarga korban, serta mencabut pernyataannya yang dianggap menyesatkan. Ia menilai, sebagai pejabat publik, Fadli seharusnya mendorong pemulihan ingatan kolektif bangsa, bukan menegasi fakta sejarah.

Sebelumnya, dalam wawancara dengan kanal YouTube Real Talk with Uni Lubis yang tayang Senin (8/6/2025), Fadli Zon mempertanyakan kebenaran pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998. Ia menyatakan tidak pernah melihat bukti otentik atas tuduhan tersebut dan menganggapnya sebagai rumor semata.

“Nah, soal pemerkosaan massal, apakah benar itu ada? Siapa yang mengatakan itu? Tidak pernah ada buktinya, itu cuma cerita,” ujar Fadli dalam wawancara tersebut.

Fadli juga mengatakan dirinya pernah membantah temuan tim pencari fakta dan menilai sejarah seharusnya ditulis dengan pendekatan yang mempersatukan, bukan dengan narasi pelanggaran yang menimbulkan konflik.

“Saya ingin sejarah kita bernuansa positif. Kalau mencari kesalahan masa lalu, pasti ada. Tapi kita harus menulis sejarah yang membangun,” katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Fadli mengungkapkan bahwa saat ini Kementerian Kebudayaan tengah menyusun penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Menurutnya, penulisan tersebut akan mengedepankan narasi rekonsiliasi, bukan konfrontasi.

Menanggapi hal tersebut, sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai narasi “positif” yang diusung Fadli justru berpotensi menghapus jejak pelanggaran HAM. Lembaga seperti Kontras dan Komnas Perempuan telah menyerukan pentingnya menjaga integritas sejarah, terutama dalam hal pelanggaran HAM berat.